Perspektif Dan Paradigm Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan

Perspektif Dan Paradigm Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan

Perspektif Dan Paradigm Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan

Perspektif Dan Paradigm Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan
Perspektif Dan Paradigm Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan

Perspektif adalah

susunan pengertian-pengertian atau makna secara sistematis tentang objek dan kejadian, di mana perspektif ini mempengaruhi pengertian kita dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya. Perspektif merupakan suatu sudut pandang kita dalam melihat realita yang ada sehingga perspektif memiliki cakupan ruang yang begitu luas. Dan dalam melihat realita ini, akan timbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran (scientific inquiry).

 

Penelusuran dan pencarian kebenaran

dari suatu realita yang memiliki sifat-sifat ilmiah ini akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian yang disebut sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma memiliki cakupan ruang yang lebih sempit dan lebih khusus yang dianggap sebagai hasil dari studi suatu kategori khusus gejala sosial (reaksi-reaksi sosial). Oleh karena itu, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Meskipun memiliki intisari yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan dalam hal memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang akan mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik dan penemuan baru yang akan dibuat. Keduanya sama-sama memiliki fokus perhatian dalam menentukan masalah dan pencarian solusi.

 

Pemahaman kita dalam kehidupan

sehari-hari mengenai kejahatan dipengaruhi oleh perspektif-perspektif yang menerangkan sifat-sifat umum dari suatu organisasi kemasyarakatan, terutama dalam hal hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dalam penelusuran dan pencarian kebenaran tentang kejahatan itu, seorang pakar kriminologi dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang memperinci fokus dan metode yang tepat bagi kriminologi, di mana penggunaan teori-teori kriminologi sebagai landasan harus dibarengi dengan pemahaman tentang perspektif dan paradigma yang mempengaruhinya.

Simecca dan Lee (dikutip daro Robert F. Mejer, 1977, p. 21)

 [3]memaparkan bahwa terdapat tiga perspektif dan paradigma tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Tiga perspektif tersebut adalah Konsesus, Pluralis, dan Konflik. Tiga perspektif ini merupakan suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal. Selain itu terdapat tiga paradigma yang digunakan dalam memahami gejala-gejala (reaksi sosial), yaitu Paradigma Positivis, Interaksionis, dan Sosialis. Keterkaitan antara ketiga perspektif dan paradigma tersebut sangat erat, dan secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

PERSPEKTIFKONSENSUS (Conservative)PLURALIS
(Liberal)
KONFLIK
(Radikal)
PARADIGMAPOSITIVISINTERAKSIONISSOSIALIS

Perspektif Konsensus beranjak dari nilai-nilai

yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Amerika Serikat). Praduga dasar dari perspektif ini adalah masyarakat yang dianggap relative stabil dan terintegrasi dengan baik. Struktur sosial dilandas oleh kesepakatan atas nilai-nilai: (1) hukum adalah kehendak masyarakat, (2) hukum memberikan layanan yang adil, (3) suatu pelanggaran hukum mencerminkan keunikan. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai kesepakatan umum yang dianut oleh masyarakat, dan pelaku kejahatan adalah yang melanggar kesepakatan umum tersebut. Pasangan dari perspektif Konsensus adalah Paradigma Positivis yang menekankan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan suatu sebab-akibat yang kemudian menimbulkan “hukum alam” yang mengatur tingkah laku manusia. Hubungan sebab akibat ini dapat diketahui melalui suatu penelitian dengan metode ilmiah. Dengan mengetahui dan memahami tingkah laku pelaku kejahatan, tingkah laku kejahatan dapat diprediksi dan pelaku kejahatan dapat dibina. https://www.dosenpendidikan.com/contoh-teks-laporan-hasil-observasi/

Perspektif Pluralis adalah suatu pandangan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan kepentingan. Perbedaan antara suatu kelompok sosial dengan kelompok yang lainnya terletak pada sengketa tentang benar dan tidak benar.  Oleh karena itu, hukum muncul sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah dari sengketa tersebut. Dalam perspektif ini, sistem hukum bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Pasangan dari perspektif ini adalah Paradigma Interaksionis, yang menitikberatkan pada keragaman psikologi-sosial dari kehidupan manusia. Paradigma ini beranggapan bahwa tingkah laku kejahatan merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh masyarakat dan merupakan reaksi dari pihak pengamat (masyarakat) terhadap tingkah laku individu tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya proses pemberian “cap” pada individu yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dicap sebagai penjahat). Ada kecenderungan bahwa seseorang yang diberi cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana cap itu diberikan.

 

Sama halnya dengan perspektif pluralis

perspektif konflik juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan suatu konflik kekuasaan. Hukum berfungsi untuk kepentingan penguasa, yaitu mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, hukum bergerak karena adanya daya paksa dari system hukum yang dilaksanakan pihak penguasa terhadap kelas rendah. Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang melakukan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan penguasa. Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah Paradigma Sosialis, di mana paradigma ini memandang bahwa konflik yang menjadi persoalan dalam organisasi kemasyarakatan bersumber pada sistem ekonomi kapitalis. Tingkah laku kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonomi yang telah dikuasai oleh kelompok dominan (mereka yang memiliki kuasa terhadap alat produksi). Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan yang didapat dari penguasaan sistem ekonomi tersebut.