PERBEDAAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERBEDAAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERBEDAAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERBEDAAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. KEWENANGAN SESUAI UUD 1945

Perbedaan sesuai dengan UUD 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, memiliki kewenanga lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan.

Kewenangan tersebut diantaranya mengadili pada tingkat pertama, serta terakhir denga sifat putusan final. Hal itu bertujuan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap perundang-undangan dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Mahkamah kontitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran partai politik. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan juga untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

2. PERBEDAAN BERDASARKAN PENCALONAN HAKIM

Calon hakim agung yang akan diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR agar mendapatkan persetujuan. Serta, selanjutnya akan ditetapkan sebagai hakim agung melalui keputusan presiden.

Sedangkan calon hakim MK memiliki jumlah anggota sebanyak sembilan orang anggota hakim konstitusi yang sebelumnya ditetapkan oleh presiden, serta masing-masing diajukan sebanyak tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta tiga orang oleh presiden.

3. PERBEDAAN DARI JUMLAH HAKIM

Terkait dengan jumlah hakimnya, jumlah hakim agung sebanyak 60 orang. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 5 UUD 2004. Di sisi lain, susunan MK terdiri atas seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota, serta tujuh orang anggota hakim. Ketentuan tersebut di atur di dalam pasal 3 UU MK.

4. PERBEDAAN BERDASARKAN PUTUSAN

Putusan yang diberikan oleh MA merupakan sebuah putusan yang memiliki sifat final. Akan tetapi, masih bisa dilakukan beberapa upaya hukum, seperti peninjauan kembli putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, dan grasi. Terkait dengan hal ini, sudah diatur di dalam pasal 66 sampai pasal 76 UU no 14 tahun 1985.

Terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, para terpidana bisa mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Terkait dengan ketentuan ini bisa di atur di dalam pasal 2 ayat 1 UU No.22, Tahun 2002 mengenai Grasi.

Selanjutnya, MA akan memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara terkait dengan pemberian atau penolakan grasi. Ketentuan ini di ataur di dalam pasal 35 UU No.14 tahun 1985.

Sedangkan untuk MK, mengenai keputusannya langsung mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan, serta tidak ada upaya hukum yang bisa ditemput. Sifat final yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi di dalam perundang-undangan ini mencakup juga kekuatan hukum yang mengikat.


Sumber: https://office1.co.id/2020/04/28/neo-angle-apk/