Pemotongan Pph Pasal 21

Pemotongan Pph Pasal 21

Pemotongan Pph Pasal 21

Pemotongan Pph Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan

potongan atas penghasilan sehubungan dengan  pekerjaan atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

  1. Pemeberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.
  3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
  4. Badan yang membayar, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk tenaga ahli yang melakukan bebas.
  5. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran suatu kegiatan.

Pemberi kerja yang dikecualikan dari pemotong PPh pasal 21 yaitu:

  1. Kantor perwakilan Negara asing
  2. Organisasi-organisasi Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi Internasionalyang tidak subjek pajak penghasilan.
  3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjaan orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  4. Organisasi-organisasi Internasional yang ketentuan pajak penghasilannya yang didasarkan pada ketentuan perjanjian Internasional dalam perjanjian inetrnasional tersebut mengecualikan kewajiaban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun dan tunjangan hari tua
  3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa. Atau tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan,dokter, pemain musok dan profesi lainnya.
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkapsebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Penerima honorarium

Hak dan kewajiban pemotong pajak:

  1. Wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
  2. Menerima surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender pada saat mulai menjadi subjek paajk dalm negeri sebagai dasar penentuan PTKP dari penerima penghasilan
  3. Wajib  menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender
  4. Wajib membuat catatatn atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untyuk masing-masing penerima penghasilan
  5. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir

Hak dan kewajiban penerima penghasilan ada empat yaitu:

  1. Wajib mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan
  2. Wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagi dasar penentuan PTKP dari penerima penghasilan
  3. Mmenerima bukti potongan PPh pasal 21 atas yang dihasilkan yang diterima oleh pegawai tetap. Atau pegawai pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir dari pemberi kerja. Atau jika berhenti bekerja sebelum bulan desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diperoleh dari pemberi kerja paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Bagi selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,  menerima bukti potongn setiap kali menerima penghasilan.
  4. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupoakan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.

Sumber: https://multiply.co.id/call-recorder-pro-apk/