Masa Demokrasi Terpimpin

 Masa Demokrasi Terpimpin

 Masa Demokrasi Terpimpin

 Masa Demokrasi Terpimpin

    Masa ini ditandai pertama dengan diperkuatnya kedudukan Presiden, antara lain dengan ditetapkannya Presiden seumur hidup melalui TAP MPR No III/1963. Kedua, pengurangan peranan partai politik, kecuali PKI yang mendapat kesempatan untuk berkembang. Ketiga, peningkatan peranan militer sebagai kekuatan sosial politik. Kadang-kadang masa ini dinamakan periode Segi tiga Soekarno, TNI, dan PKI (dengan Presiden Soekarno disudut paling atas) karena merupakan perebutan kekuasaan antara tiga kekuasaan itu.

    Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin berdasarkan UUD 1945 Presiden Soekarno membentuk alat-alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Selain itu juga dibentuk Dewan Nasional yang terdiri atas 40 anggota yang separuhnya terdiri dari golongan fungsional, seperti golongan buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil-wakil berbagai agama, wakil daerah dan wakil ABRI. Komposisi Dewan Nasional mencerminkan pemikiran bahwa di luar partai politik beberapa kelompok masyarakat (termasuk ABRI) perlu di dengar suaranya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

    Dalam rangka memperkuat badan eksekutif dimulailah untuk menyerderhanakan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Panpres No. 7/1959 dan ditetapkan syarat-syarat yang harus  dipenuhi agar diakui oleh pemerintah. Dengan dibubarkannya partai Masyumi dan PSI pada tahun 1960 yang tersisa hanya 10 partai politik saja.[7] Di samping itu, pemerintah mencari wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik dibawah pengwasan pemerintah. Wadah yang mendasarkan pada NASKOM dibentuk tahun 1960 dan disebut Front Nasional. Melalui kehadirannya Front Nasional yang berdasarkan NASKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik.[8]secara umum Front Nasional ditujukan untuk melemahkan partai-partai politik. Pada tahun 1965 gerakan Gestapu-PKI mengakhiri riwayat Demokrasi Terpimpin, yang telah bertahan enam tahun.


  1. Masa Demokrasi Pancasila

    Salah satu tindakan MPRS ialah mencabut kembali Ketetapan No. III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tindakan lain yang dilakukan oleh Orde Baru adalah pembubaran PKI melalui TAP MPRS No. XXV/1966, sedangkan Pertindo yang telah menjalin hubungan erat dengan PKI, dibekukan pada tahun yang sama.[9]Sementara itu terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa, antara lain mengenai perlunya mendirikan demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merombak struktur politik yang ada.

    Sebagai hasil perdebatan, baik dalam Seminar Angkatan Darat maupun diluar, akhirnya sistem distrik dituang dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diajukan kepada parlemen pada awal tahun 1967 bersama dua RUU lainnya. Akan tetapi RUU ini sangat dikecam oleh partai-partai politik, tidak hanya merugikan tetapi juga mencakup beberapa ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen. Di pihak lain, partai-partai mengalah dengan diterimanya ketentuan bahwa 100 anggota parlemen dari jumlah anggota 460 akan diangkat dari golongan ABRI (75) dan non ABRI (25) dengan ketentuan bahwa golongan militer tidak akan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan Konsensus itu pada tanggal 8 Desember 1967 RUU diterima baik oleh parlemen dan pemilihan umum Orde Baru yang diikuti oleh sepuluh partai politik (termasuk Golkar) diselenggarakan tahun 1971.

  1. Masa Reformasi

     Periode Reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. Sejak itu, hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik kearah yang lebih demokratis. Diharapkan bahwa dalam usaha ini dapat memanfaatkan pengalaman kolektif secara tiga periode 1945-1998. Perubahan yang di dambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak member peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (executive heavy).

     Selain kuantitas, ada hal lain yang patut dicatat dari kehidupan kepartaian di Indonesia pada masa ini. Hal pertama berkenaan dengan konsolidasi internal. Seperti telah menjadi gejala umum bahwa kalangan elite partai-partai besar menjadi tidak solid setelah pemilihan umum berlalu, dengan berbagai sebab yang melatar belakangi. Tidak jarang friksi itu kemudian berkembang menjadi perpecahan yang berujung pada munculnya pengurus tandingan atau kepengurusan ganda.

     Berkenaan dengan hubungan sipil militer. Salah satu hal yang membedakan periode reformasi dengan sebelumnya adalah adanya semangat untuk menghapuskan peran militer dalam politik. Pada masa pasca orde baru banyak tokoh purnawirawan militer menjadi fungsionaris ataupun pimpinan partai.

baca jgua :