Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer

    Di Indonesia demokrasi liberal berlangsung sejal 3 November 1945, yaitu sejak sidtem multi partai berlaku melalui Maklumat Pemerintah. Sistem multi partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.

    Demokrasi Liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Dengan demikian, demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, sedang secara material berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan.

    Tuntutan terlihat sangat intens dan melebihi kapasitas sistem yang hidup terutama kapasitas politik resmi. Melalui sistem multi partai yang berkelebihan, penyaluran input sangat besar, namun kesiapan kelembagaan belum seimbang untuk menampungnya. Timbullah krisis akibat meningkatnya partisipasi dalam wujud labilitas pemerintahan/politik.[5]

    Keyakinan atas hak asasi manusia demikian tingginya, sehingga menumbuhkan kesempatan kebebasan luas dengan segala eksesnya, ideologisme atau aliran pemikiran ideologis bertarung dengan pemikiran pragmatik.  Kekayaan alam dan masyarakat Indonesia ketika itu masih potensial sifatnya dan belum didayagunakan secara maksimal. Namun beberapa kabinet, sesuai dengan sifat pragmatic yang mengilhaminya, lebih menekankan pada pengolahan potensi tadi dan mengambil tindakan pengaturan distribusi.

    Gaya politik yang ideologik dalam Konstituante ini oleh elitnya masing-masing dibawa ketengah rakyat, sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Kepemimpinan berasal dari angkatan sumpah pemuda yang lebih cenderung, belum permisif untuk meninggalkan pikiran-pikiran paternal, primordial terhadap aliran, agama, suku, dan kesederhanaan. Karena dalam periode tersebut pengaruh demokrasi barat sangat dominan, maka keterlibatan militer dalam arena politik (dalam hal ini partisipasi politik) tidak terlalu kentara. Jabatan menteri pertahanan selalu dipegang oleh sipil. Pengangkatan pejabat, yang merupakan salah satu kewenangan eksekutif, dilakukan atas dasar senang dan tidak senang. Maka timbullah semacam sistem “anak emas” (spoil system)[6] . Loyalitas kembar anggota aparatur negara, yaitu setia kepada golongannya dan setia kepada negara sekaligus, adakalanya membuat mereka leluasa dan dengan kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa.

sumber :
https://www.leybold.co.id/the-lost-ship-apk/