Masa Antara Sidang Pertama dan Kedua

Masa Antara Sidang Pertama dan Kedua

Setelah sidang resmi pertama, ada masa reses hingga tanggal 10 Juli 1945. Pada masa reses itu, diselenggarakan sidang tidak resmi yang tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Maka dibentuk panitia delapan (panitia kecil), Beranggotakan 8 orang :

  1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
  2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
  3. Kyai haji wachid hasyim
  4. Mr. Muhammad yamin
  5. M. soetardjo kartohadikoesoemo
  6. Mr. A.A. maramis
  7. R. Oto iskandar dinata
  8. Drs. Mohammad hatta

Hasil rapat panitia kecil (panitia delapan) :

  1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
  2. Supaya hukum dasar yang akan dirancangkan itu diberi semacam   preambule (Mukaddimah).
  3. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.
  4. Membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.

Setelah selesai sidang Panitia Kecil, Selanjutnya dibentuk panitia yang beranggotakan Sembilan orang, sehingga dikenal dengan nama Panitia sembilan. Anggota Panitia sembilan yaitu:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Mohammad Hatta
  3. Mr. Mohammad Yamin
  4. Mr. Ahmad Subardjo
  5. Mr. A. A. Maramis
  6. Abdul Kadir Muzakir
  7. Wachid Hasyim
  8. H. Agus Salim
  9. Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dan bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bersidang dan menghasilkan keputusan- keputusan berikut :

  1. Suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Oleh Mr. Mohammad Yamin hasil Panitia Sembilan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut ini isi Piagam Jakarta.
  2. a)Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.
  3. b)Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. c)Persatuan Indonesia.
  5. d)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
  6. e)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah melalui berbagai kompromi, Piagam Jakarta perlu diadakan perubahan pada sila pertama yaitu dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan seperti ini cukup beralasan karena masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen.

  1. Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya yang disusun oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo.Sumber :https://namabayi.co.id/apple-benarkan-perlambat-kinerja-iphone-lama/