Dirjen SDPPI: PNBP bukan tujuan utama pengelolaan spektrum frekuensi radio

Dirjen SDPPI: PNBP bukan tujuan utama pengelolaan spektrum frekuensi radio

Dirjen SDPPI PNBP bukan tujuan utama pengelolaan spektrum frekuensi radio

Meskipun selama ini memberikan kontribusi cukup besar bagi keuangan negara

, capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari spektrum frekuensi radio di Indonesia bukanlah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya alam terbatas yang banyak digunakan sektor telekomunikasi itu.

Yang lebih utama dari pengelolaan spektrum frekuensi radio itu adalah bagaimana frekuensi radio bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pelayanan masyarakat dan perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri, kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail.

Pada tahun 2017 lalu, dari total sekitar Rp21 triliun PNBP yang dihasilkan Kemkominfo

, Rp16 triliun diantaranya berasal dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dikelola oleh Ditjen SDPPI, jelas Ismail dalam Focus Group Discussion bertema “Edukasi Publik Melalui Pemanfaatan Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi” di kawasan Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (23/5).

“Jadi, kalau kita terima (PNBP) besar tapi frekuensi menganggur, itu kan menjadi kurang manfaatnya,” jelas Ismail.

Jika spektrum frekuensi radio dimanfaatkan secara optimal artinya bahwa pelayanan yang diterima masyarakat pasti lebih baik, akses internet menjadi lebih cepat, kirim video, unduh juga akan lebih cepat dan optimal.

Mengenai kapasitas bandwidth frekuensi yang diterima operator

, Ismail mengatakan berbeda-beda masing-masing operator, tapi yang terbesar adalah PT Telkomsel, meskipun detilnya ia tidak bisa menjelaskan karena tergantung pada band frekuensi yang mana.

 

sumber :

https://linda134.student.unidar.ac.id/2020/05/seva-mobil-bekas.html