Definisi Penduduk

Definisi Penduduk

Definisi Penduduk

Definisi Penduduk

Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Adapun yang dimaksud penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia. Berdasarkan publikasi dari Badan  Pusat Statistik (BPS), basil census pada tahun 2000 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 202,9 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang demikian banyaknya, Indonesia menduduki urutan  keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Konsep penduduk menurut BPS: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Konsep penduduk menurut Badan Kependudukan dan Catatan sipil: penduduk adalah orang yang mempunyai KTP dan atau mempunyai KK (beridentitas)

2.3 Permasalahan Kependudukan di Indonesia

Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia ini. Secara umum, masalah kependudukan berbagai negara dapat dibedakan menjadi dua,yaitu dalam hal kuantitas dan kualitas pendudukmya.

  • Contoh masalah kependudukan dalam hal kuantitas, yaitu:

     Kepadatan penduduk Indonesia : Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlsh penduduk setiap satu km2 atau setiap 1mil2. permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dan sebagainya.

  • Contoh masalah kependudukan dalam hal kualitas, yaitu:

     Tingkat Kesehatan : Kondisi kesehatan di Indonesia masih belum ada kemajuan. Dibandingkan dengan Negara yang lain Indonesia masih tertinggal jauh. Kondisi demikian terjadi karena masih rendahnya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

  1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1  juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 2.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan  0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata.  Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase  penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5  persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama.  Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula.  Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun  dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun.  Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan pada Tabel 2.3 sampai dengan Tabel 2.5 juga menunjukkan pola yang sama.  Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk.  Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 22,8 persen pada tahun 2025 (Tabel 2.3).

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen (Tabel 2.4) dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen  (Tabel 2.5). Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,50 persen pada tahun 2025.  Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

 

Perbandingan Demografis

No. Negara Angka Kelahiran
Kasar (Aklk)
Angka Kematian
Kasar (Akk)
Total Fertility
Rate (Tfr)
1994 1995 1997 1994 1995 1997 1995 1996 1997
1 Brunei Darussalam 27 23.2 23.3 3.0 3.5 3.0 3.0 3.4 2.9
2 Kamboja 38 39.2 31.8 14 12.8 11.6 5.0 5.8 5.2
3 INDONESIA 24 22.9 22.9 8 8.0 7.5 2.7 2.9 2.6
4 Laos 43 42.0 25.8 15 13.8 13.7 6.2 6.1 6.7
5 Malaysia 28 26.3 25.6 5 4.9 4.8 3.4 3.3 3.3
6 Myanmar 32 31.0 27.4 11 10.2 9.9 3.9 4.0 3.3
7 Filipina 30 28.7 28.7 7 5.9 5.8 3.7 4.1 3.7
8 Singapura 17 16.9 16.0 5 4.7 5.0 1.8 1.7 1.8
9 Thailand 20 18.2 17.8 6 7.3 7.4 2.0 1.9 2.0
10 Vietnam 29 26.1 25.6 8 7.0 7.0 3.3 3.1 3.2
  1. Ketenagakerjaan

            Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;

  1. tingginya jumlah penggangguran massal;
  2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;
  3. minimnya perlindungan hukum
  4. upah kurang layak.

Konsep dan Definisi

            Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari kerja.

            Angkatan kerja itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pekerja dan pengangur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Pengangguran merupakan usaha mendapatkan pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan masih dalam status menunggu jawaban lamaran, dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Penganguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka.

 

2.4 Masalah-masalah kependudukan yang berdampak negatif terhadap lingkungan

  • Masalah akibat angka kelahiran

Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatan.Selain itu pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.

  • Masalah akibat angka kematian

Semakin bertambah angka harapan hidup berarti perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penampungan dan penyediaan gizi yang memadai bagi anak balita.Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi indonesia di mata dunia.

  • Masalah Jumlah Penduduk

Masalah yang timbul akibat jumlah penduduk adalah aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga karena banyaknya beban tanggungan sehingga sulit untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan.

  • Masalah mobilitas Penduduk

Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus menerus hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan.

Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani.

2.5 Gambaran  Kependudukan Terhadap Lingkungan

Lingkungan alam ini saling berhubungan karena setiap organisme, dari kuman untuk ikan paus kepada orang-orang, adalah bagian dari rantai makanan yang bergantung pada habitat yang sehat untuk bertahan hidup.” Sebagai penduduk tumbuh, ada yang kurang dari sumber daya dunia bagi setiap orang, pribadi kita sepotong kue semakin kecil. Pernyataan itu menyiratkan bagaimana tindakan manusia dan bahkan semakin banyak orang yang membutuhkan sumber daya, dampak negatif terhadap lingkungan.

Daya dukung merujuk pada jumlah orang bumi dapat mendukung secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pemanfaatan sumber daya dan distribusi sumber daya. Daya dukung diperkirakan di berbagai derajat dari angka terendah satu miliar sampai sekitar 44 milyar. Daya dukung telah ditingkatkan oleh ilmu pengetahuan dan diperkirakan bahwa jika Dunia melebihi “daya dukung” nya maka ilmu akan menjadi harapan terakhir kami untuk menemukan solusi.

Peran Teknologi Dalam Lingkungan Hidup

Teknologi saat ini, kebijakan, dan pengaruh budaya hubungan antara dinamika populasi manusia dan lingkungan alam. Perubahan teknologi yang paling terpengaruh kondisi lingkungan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Konsumsi minyak, gas alam, dan batubara meningkat secara dramatis selama abad kedua puluh. Sampai sekitar tahun 1960, negara-negara maju bertanggung jawab untuk kebanyakan konsumsi ini. Sejak itu, bagaimanapun, industrialisasi di negara-negara berkembang yang baru telah mengakibatkan ketergantungan lebih besar pada intensif dan sangat mencemari proses produksi-sumber daya.

Angkatan Kerja Indonesia     

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2004 dan Februari 2005 Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2004 yang besarnya 104,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja dalam 6 bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang, yang berarti menambah jumlah penganggur baru sebesar 600 ribu orang.

Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada bulan Agustus 2004 yang besarnya 9,9 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (underemployment) pada bulan Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen.

Jumlah pekerja informal pada Februari 2005 mencapai 60,6 juta orang atau 63,9 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 63,2 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada kondisi Pebruari 2005, di Indonesia terdapat 155,5 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,61 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran     yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk  setiap 100 angkatan kerja.

TPAK Indonesia pada Pebruari 2005 sebesar 68,02 persen, berarti telah mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2004 yang besarnya 67,54 persen. Kenaikan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang belum setabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia.  Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan membeirikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

TPAK antar propinsi mempunyai variasi yang cukup besar. Pada Februari 2005, provinsi Maluku mempunyai TPAK terendah 59,22 persen dan tertinggi Nusa Tenggara Timur 79,45 persen. Sejalan dengan angka tersebut, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) antar provinsi juga bervariasi cukup besar, dengan provinsi DKI dan Jawa Barat memiliki persentase tertinggi sebesar 14,73 persen dan terendah di provinsi Bali sebesar 4,03 persen.

Selama bulan Agustus 2004 sampai dengan Februari 2005 terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan TPAK yang sangat besar, antara lain terdapat tiga provinsi masing-masing sebagai berikut : NAD (Nanggru Aceh Darussalam) 6,18 persen, Kalimantan Timur 3,72 persen, dan Sumatera Utara 3,38 persen. Khusus provinsi NAD, peningkatan TPAK yang besar diikuti oleh TPT yang besar pula, yaitu dengan peningkatan TPT sebesar 3,15 persen. Sementara itu propinsi lain yang mengalami peningkatan TPT yang cukup nyata adalah Sulawesi Utara 3,49 persen, Jambi 2,55 persen, Sulawesi Tengah 1,78 persen, dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 1,45 persen.

Menurut golongan umur terlihat bahwa TPAK terendah pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu 38,79 dan meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan TPAK tertinggi pada kelompok umur 45-59 tahun sebesar 80,88.   Selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua, TPAK akan berangsur-angsur mengalami sedikit penurunan. Pada kelompok lansia (umur 60 +). TPAK turun tajam menjadi hampir 52,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang  lansia, yang aktif dalam kegiatan ekonomi sekitar 50 orang.

 

Pekerjaan dan Tingkat Upah

Sebaran  pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu

  • Lapangan pekerjaan
  •  Status pekerjaan
  •  Jenis pekerjaan

2.6 Kebijakan Kontemporer Kependudukan di Indonesia                 

            Kebijakan kependudukan yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalan GBHN (1999-2004). Dalam GBHN (1999-2004) kebijakan yang menyangkut kependudukan memang tidak menjadi kebijakan tersenditi tetapi merupakan bagian integral dari kebijakan dibidang sosial dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan dibidang kependudukan seperti yang tercantum dalam GBHN bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: “meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana”.

2.7 Kebijakan Kontemporer kependudukan di Negara Lain (China)

Pemerintah China telah menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1979, China memulai “kebijakan satu anak per keluarga”. Kebijakan ini menyatakan bahwa warga negara harus mendapatkan akte kelahiran sebelum kelahiran anak mereka. Wargaakan ditawarkan manfaat khusus jika mereka sepakat untuk hanya memiliki satu anak. Warga negara yang memang memiliki lebih dari satu anak akan dikenakan pajak sampai 50% dari pendapatan mereka, atau dihukum kehilangan pekerjaan atau manfaat lainnya. Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan tanpa otorisasi yang tepat akan perlu dihentikan. Pada tahun 1980, sistem kuota kelahiran didirikan untuk memantau pertumbuhan penduduk. Dibawah sistem ini, pemerintah menetapkan tujuan target untuk setiap wilayah. Pejabat lokal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa populasi total pertumbuhan tidak melebihi target sasaran. Metode pengendalian populasi oleh pemerintah China untuk membatasi meningkatnya total populasi, termasuk program pengendalian kelahiran dan perubahan ekonomi. Pada era ’80-an, tujuan sterilisasi telah ditetapkan dan diwajibkan bagi orang yang memiliki dua anak. Pada puncaknya pada tahun 1983, tercatat legasi tubal, vasectomi dan aborsi meningkat hingga sebesar 35% dari total kelahiran. Selain itu, perekonomian utama berubah dari pertanian ke industri.


Sumber:

https://works.bepress.com/m-lukito/8/